5 Tips about reformasi intelijen indonesia You Can Use Today
5 Tips about reformasi intelijen indonesia You Can Use Today
Blog Article
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.
Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.
Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.
In the Army, in addition to in other armed forces branches in Indonesia, the rank is made up of a few groups of ranks: Perwira for officers, Bintara for NCOs, and Tamtama for enlisted. The proper title to handle of rank are as follows and applicable to all branch of TNI, all flag officers (generals, admirals, and air marshals) use their rank accompanied by "(TNI)", whilst senior and junior officers use their rank followed by respective department/corps abbreviation.
Praktik intelijen Indonesia pada period Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.
untuk melakukan operasi dan ternyata kegiatan/operasi tersebut terbukti melanggar hukum. Dalam kasus ini seharusnya ada hukum yang mengatur perlindungan terhadap personel intelijen negara yang melakukan tindakan melanggar hukum, karena kesalahan dari sang person dalam memberikan perintah.
, aparat keamanan dan intelijen indonesia masih dalam proses reorientasi dan proses reformasi. Aparat keamanan memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan proses investigasi dalam sebuah peristiwa teror.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.
Perlunya penguatan dan transformasi dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan pertemuan strategis untuk menuju ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika world yang terus berubah.
Hubungi kami melalui [email secured] ======================= Jurnal Intelijen is private mass media that's publshed deeply information angle and many of stories is going to be concluded with scenario, foresight, prediction, and recommendation that's proposed by Editor to numerous stake holders really should do. Applying 'smart" is signify smart and correct will guide our journalist publish news might be performed address both sides and properly including chosing news maker. Besides that, this mass media will not hook up with Intelligence agency in Indonesia and abroad. We've been inviting readers, stakeholders and an investor from Indonesia and overseas to help make cooperation with us like in indepht reporting, news cooperation and others. In case you drive, don't hesitate to Make contact with us at our an electronic mail address: [electronic mail secured] verba volant, scripta manent Salam
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya.
[31] Munir Said Thalib is surely an idealistic human rights activist who defends victims of violations and is also prepared to confront the armed forces and law enforcement to battle for the rights of these victims. Threats of murder and intimidation to drive Munir to stop his things to do when foremost KontraS and mendapatkan informasi lebih lanjut Imparsial (the two strongest human legal rights advocacy companies in Indonesia founded by him) are absolutely nothing new, including monitoring and makes an attempt to thwart his protection functions performed by components of the safety forces immediately or indirectly.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
harus mampu atau bahkan harus disumpah agar tidak menggunakan intelijen demi kepentingan politis pribadi atau kelompoknya. Rahasia intelijen seperti baru-baru ini didorong oleh kepentingan politik akhirnya dibongkar dan dijadikan senjata untuk menyerang satu pihak yang menjadi lawan politknya. Kerahasiaan intelijen sepenuhnya harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun tanpa terkecuali.